Perkuat Sinergi Antarinstansi, Lapas Kelas I Madiun Ikuti FGD Penguatan Pelaksanaan Deradikalisasi Wilayah Zonasi 3.
Ungkapfakta.co.id || Cirebon – Upaya memperkuat pelaksanaan program deradikalisasi bagi narapidana terorisme terus dilakukan melalui sinergi lintas instansi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pelaksanaan Deradikalisasi Terpadu Wilayah Zonasi 3 Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang berlangsung pada 29–30 Oktober 2026 di Aston Cirebon Hotel & Convention Center, Cirebon, Jawa Barat.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dengan fasilitasi Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP). FGD diikuti oleh perwakilan jajaran Pemasyarakatan, BNPT, Densus 88 Antiteror Polri, Satgaswil Densus 88, serta unsur terkait lainnya.
Dalam laporannya, Kharirah Maknunah, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, menyampaikan bahwa penguatan deradikalisasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkesinambungan. Kolaborasi dan pertukaran informasi menjadi bagian penting untuk memastikan program pembinaan berjalan sesuai kebutuhan masing-masing sasaran.
“Deradikalisasi bukan proses yang dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama, komunikasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu,” demikian rancangan pernyataan Direktur Eksekutif YPP.
Pada kesempatan yang sama, Irjen Pol. Arif Makhfudiharto, S.I.K., M.H., Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT, dalam pengantar umumnya menyoroti pentingnya pendekatan deradikalisasi yang berkesinambungan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing narapidana terorisme.
Menurutnya, perbedaan latar belakang, tingkat risiko, perkembangan sikap dan perilaku, serta kebutuhan pembinaan setiap individu memerlukan pola penanganan yang tepat. Oleh karena itu, pemetaan kondisi dan penguatan koordinasi menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program deradikalisasi.
“Pelaksanaan deradikalisasi perlu didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap setiap individu. Melalui pemetaan kebutuhan dan koordinasi lintas instansi, intervensi pembinaan diharapkan lebih terarah, berkelanjutan, serta mampu mendukung kesiapan narapidana terorisme untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat,” demikian rancangan pernyataan Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT.
Sementara itu, Dr. Bangbang Surono, Ak., M.M., CA., ChFA., CRMP., Sekretaris Utama BNPT, dalam keynote speech-nya menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam membangun kesamaan pemahaman terkait penanganan narapidana terorisme. Sinergi tersebut diperlukan agar setiap program dan intervensi yang diberikan memiliki kesinambungan, mulai dari proses pembinaan di dalam lapas hingga persiapan kembali ke tengah masyarakat.
“Penguatan deradikalisasi harus dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi yang kuat antarlembaga. Kesamaan pemahaman mengenai kondisi, perkembangan, dan kebutuhan setiap individu menjadi landasan dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan terukur,” demikian rancangan pernyataan Sekretaris Utama BNPT.
Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan diisi dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, diskusi kelompok, serta round table discussion berdasarkan karakteristik dan kebutuhan narapidana terorisme di masing-masing wilayah. Pembahasan mencakup perkembangan perilaku dan sosial, kondisi keluarga, kebutuhan pembinaan, hingga rekomendasi tindak lanjut dari setiap instansi.
Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman, pemetaan intervensi yang lebih terarah, serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur. Hasil pembahasan juga diharapkan menjadi landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan deradikalisasi terpadu.
Partisipasi Lapas Kelas I Madiun dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen jajaran Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan narapidana terorisme melalui pendekatan yang terintegrasi, humanis, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, proses pembinaan diharapkan tidak hanya mendorong perubahan sikap dan perilaku, tetapi juga membangun kesiapan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.
(Tofa)
